Menu
Media Informasi Keuangan

Status Eks Napi Ahok Jadi Masalah, Mahfud : Bos BUMN Bukan Jabatan Publik

  • Bagikan

Kabarin.co.id, Jakarta – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), ikut memberikan komentar terkait isu diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama 9Ahok) menjadi pemimpin BUMN.

Pasalnya, tidak sedikit pihak yang mempermasalahkan status mantan napi yang disandang oleh Ahok.

Dalam hal ini, Mahfud menjelaskan bahwa status narapidana yang disandang Ahok tidak perlu diributkan. Bahkan Mahfud menjelaskan bahwa pimpinan BMUN bukan jabatan publik.

“BUMN itu bukan badan hukum publik. Dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk pada Undang-undang PT, perseroan terbatas. Bukan undang-undang ASN,” papar Mahfud di Sleman, Jumat (15/11/2019).

Mantan Ketua MK tersebut juga memaparkan bahwa seorang yang pernah berstatus napi memang tidak bisa menjadi pejabat publik. Akan tetapi, jika menjadi pejabat tidak publik, mahfud menilai hal tersebut bukan masalah.

“Memang tidak boleh. Tetapi, kalau menjadi pejabat tidak publik, seperti badan usaha itu, itu perusahaan, terserah AD ART-nya. Maka tanya, di badan perusahaan BUMN mana (Ahok akan menjadi pimpinan), lalu lihat AD ART-nya boleh enggak,” jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud juga menjelaskan bahwa BUMN milik negara merupakan badan hukum perdata. Sehingga pada BUMN tidak berlaku undang-undang jabatan publik.

“Kalau PT, BUMN itu bukan jabatan publik. Namanya juga Badan Usaha Milik Negara, itu badan hukum perdata, yang dibentuk oleh pemerintah. Di situ pemerintah punya saham, di situ hukum perdata berlaku. Enggak berlaku undang-undang jabatan publik di situ,” tandas Mahfud.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *